Penundaan Bantuan Pangan Beras Menjelang Pemilu 2024

Comunitynews | Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (NFA) dan Perum Bulog, telah menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Penundaan ini berlaku dari 8 Februari hingga 14 Februari 2024, dan bantuan akan dilanjutkan pada 15 Februari. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran proses demokrasi dan menghindari kesan politisasi.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa penundaan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

 Ia menjelaskan bahwa bantuan pangan beras merupakan bagian dari program dukungan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan sepenuhnya dikelola oleh NFA dan Bulog.

Bantuan Pangan Beras adalah program pemerintah yang mendistribusikan beras dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.

 Program ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan ditargetkan kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Data penerima diambil dari program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan mencakup berbagai desil pendapatan.

Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan, dengan total kebutuhan beras mencapai 220.040.770 kg per bulan. Jika program ini berlanjut hingga Juni 2024, total kebutuhan beras diperkirakan mencapai 1,3 juta ton.

Bantuan ini telah berlangsung sejak awal 2023 dan akan dilanjutkan lagi di 2024. Perum Bulog, bersama mitra seperti PT Pos Indonesia, bertanggung jawab atas pendistribusian bantuan ini ke seluruh wilayah Indonesia.

Di samping bantuan pangan beras, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan juga dilanjutkan. Program ini memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000 per bulan kepada 18,8 juta KPM, disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap berlanjut, memberikan uang senilai Rp 200.000 untuk ditukarkan dengan bahan pangan bergizi di e-warung. Ini juga menyasar 18,8 juta KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dilanjutkan, dengan bantuan dibagikan dalam empat tahap sepanjang tahun. Bantuan ini ditujukan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, dan anak sekolah.

Banpres biasanya diberikan dalam kunjungan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat, berisi paket pangan seperti beras, biskuit, gula, minyak goreng, dan teh celup. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung masyarakat langsung dari pemerintah.

Dengan berbagai program bantuan ini, pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas pangan dan mengurangi dampak kemiskinan di tengah tantangan yang ada.Roni