comunitynews
Comunitynews | Pada Jumat, 11 Oktober 2024, wartawan comunitynews dalam penelusuran bahwa dugaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan terkesan tutup mata terhadap masalah yang mencuat terkait pembangunan di SDN 1 Galih Lunik, Kecamatan Tanjung Bintang.
Pembangunan yang berlangsung pada tahun 2023 ini mencakup rehabilitasi tiga lokal ruang kelas, laboratorium, dan ruang UKS, dengan total anggaran mencapai Rp 825.384.799, yang bersumber dari pemerintah pusat.
Pembagian anggaran dilakukan sebagai berikut: Rp 473.069.054,29 untuk rehabilitasi ruang kelas, Rp 234.701.825,30 untuk pembangunan laboratorium, dan Rp 117.613.920,39 untuk ruang UKS. Namun, laporan tersebut mengindikasikan adanya dugaan kolusi antara rekanan kontraktor dan oknum di Dinas Pendidikan.
Heri, Bakornas PWI, menekankan, “Pelaksanaan proyek harus diawasi dengan ketat untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan.”
Penelusuran wartawan menunjukkan bahwa rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan laboratorium diduga tidak diawasi secara memadai.
Sebaliknya, pembangunan ruang UKS, yang memiliki nilai anggaran terendah, dilaporkan mendapatkan tekanan dari Aziz, selaku PPTK, untuk mematuhi Rencana Anggaran Belanja (RAP).
Tindakan intimidasi ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam pengawasan proyek.
Lebih lanjut, meskipun telah dilakukan Pemeliharaan Hasil Operasional (PHO), laporan menunjukkan minimnya pemeliharaan pasca-proyek.
Retensi 5% dari anggaran berhasil dicairkan berdasarkan bukti foto dan gambar yang dikirim oleh kontraktor, tanpa ada kroscek lapangan dari pihak berwenang.
Pihak Dinas Pendidikan hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait pemberitaan ini.
Dengan adanya dugaan ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek, masyarakat berharap ada tindakan tegas untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan.
Roni
