Jakarta (comunitynews) | Pada hari Rabu, 24 Juli 2024, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan Lokakarya dan Konferensi Nasional Ecological Fiscal Transfer (EFT) ke-5.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan merupakan kolaborasi multi stakeholder antara Kemendagri dengan Ford Foundation serta Yayasan Pilar Nusantara (PINUS).
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya inovasi kebijakan pendanaan ekologis di daerah untuk mendukung visi pemerintah Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060.
Restuardy menggarisbawahi tantangan global seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan yang menjadi krisis planet triple, yang mengancam keberlanjutan bumi kita.
Restuardy juga memaparkan dampak serius dari krisis ini, seperti yang terungkap dalam laporan IPCC dan WHO, yang memperkirakan bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi 50-75% populasi global pada 2100 dan menimbulkan 4,2 juta kematian setiap tahun akibat polusi udara.
Dalam konteks Indonesia, Program Inovasi Pendanaan Lingkungan Hidup untuk Kelestarian dan Kesejahteraan telah diterapkan dengan menggunakan insentif kinerja berbasis ekologis, sejalan dengan upaya pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
"Skema EFT memberikan insentif yang signifikan untuk upaya konservasi ekologis yang dilakukan oleh pemerintah daerah," kata Restuardy.
Sebanyak 40 pemerintah daerah kini telah mengadopsi konsep EFT dalam kebijakan daerah mereka, sebuah langkah konkret menuju pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Restuardy menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah ini, berharap bahwa inovasi mereka dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya.
Kebijakan EFT telah membawa dampak positif yang signifikan di beberapa daerah, meningkatkan pengelolaan sampah, sungai, dan lingkungan serta memperkuat kebijakan dan anggaran lingkungan di tingkat desa.
Restuardy mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam upaya pelestarian lingkungan.
"Mari berkolaborasi, bekerjasama, berkomitmen, dan berinovasi untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan," katanya.
Acara ini juga menjadi momentum untuk mengapresiasi Konferensi Nasional Ecological Fiscal Transfer dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang telah berperan penting dalam merumuskan konsep EFT.
Semoga lokakarya ini dapat menghasilkan ide-ide baru yang membawa perubahan positif dalam kebijakan pendanaan lingkungan hidup di masa depan.