comunitynews
Jakarta (comunitynews) - Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) akan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pertamanya pada 8 Juni 2024 di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung.
Melalui Munas ini, ARUN ingin menegaskan perannya sebagai pengawal demokrasi di Indonesia dengan mengusung tema "Revitalisasi Gerakan Advokasi ARUN dalam Mengawal Demokrasi Indonesia untuk Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur menuju Indonesia Emas."
Ada tiga agenda penting dalam Munas ARUN yang menjadi fondasi untuk mengawal demokrasi guna mencapai masyarakat adil dan makmur, menuju Indonesia emas:
- Syukuran atas terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Evaluasi peran ARUN dalam mengawal demokrasi di Indonesia.
- Merumuskan langkah-langkah strategis untuk masa depan.
Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Ketua Umum ARUN, menekankan bahwa Munas ini adalah titik fokus bagi ARUN untuk merefleksikan pencapaian dan memetakan langkah-langkah strategis ke depan.
"Melalui Munas ini, kami berharap seluruh anggota ARUN, dari pusat hingga ranting, konsisten dalam advokasi masyarakat sesuai visi dan misi ARUN. Kami ingin melihat pencapaian ARUN yang lebih progresif dan efektif untuk menghadapi tantangan masa depan, yaitu demokrasi yang berkeadilan dan masyarakat yang sejahtera," ungkap Bob Hasan.
Peserta Munas ini meliputi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga tingkat ranting yang tersebar di 30 provinsi. Mitra kerja ARUN juga akan hadir untuk berbagi gagasan, evaluasi, dan penyusunan strategi masa depan organisasi.
Bungas T. Fernando Duling, Sekretaris Jenderal ARUN, mengatakan bahwa Munas ini merupakan panggilan bagi pimpinan ARUN dari seluruh tingkatan untuk menghadiri acara pembukaan Munas ARUN di Lampung.
"Dengan hadirnya para pimpinan ARUN dari pusat hingga ranting, harapannya akan muncul pemikiran terbaik dan energi kolaboratif. Munas ARUN menjadi momentum krusial untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi demokrasi Indonesia. Melalui dialog, diskusi, dan aksi konkret dari Munas ini, ARUN dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengarahkan langkah menuju visi bersama: Indonesia yang demokratis, adil, makmur, dan berdaya saing global," kata Bungas T. Fernando Duling.
Johnny Situwanda, S.H., M.H., Ketua Panitia Munas ARUN, menambahkan bahwa Munas ini juga bertujuan untuk memilih pengurus DPP periode lima tahun ke depan, menyatukan barisan, dan memperkuat konsolidasi nasional ARUN. ARUN diharapkan menjadi contoh bagi organisasi masyarakat lain dalam membela masyarakat dan menyusun program kerja yang efektif.
"Munas pertama ARUN ini menjadi wadah untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan advokasi, serta mengidentifikasi peluang baru untuk memperluas jangkauan dan dampak gerakan ini. ARUN menyadari perlunya mengkaji ulang strategi dan taktik advokasi dalam mengawal demokrasi Indonesia," kata Johnny Situwanda, S.H., M.H.
Johnny juga berharap Munas ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengalaman, tetapi juga menciptakan sinergi baru dan kemitraan yang kuat dalam memperjuangkan perubahan positif bagi masyarakat Indonesia.
ARUN, sebagai organisasi non-pemerintah, didedikasikan untuk advokasi dan pembelaan kepentingan masyarakat Nusantara. Berdiri sejak 2016, ARUN berkomitmen menjadi suara kuat bagi rakyat Indonesia, terutama mereka yang rentan dan kurang terwakili, untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.
ARUN memiliki cabang di hampir 30 provinsi di Indonesia. Berdasarkan penelitian Lembaga Jayabaya, ARUN menempati posisi ketiga sebagai relawan politik dengan exposure rate sebesar 20,6 persen dan sentimen positif sebesar 69 persen pada Desember 2023. Di media sosial, sekitar 1.849 pengguna atau 11,3 persen dari total data membahas ARUN.
ARUN berperan aktif dalam berbagai isu advokasi, termasuk HAM, pengorganisasian komunitas, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, serta pendidikan dan kesadaran publik. Dalam politik, ARUN telah mengadakan berbagai kegiatan advokasi, termasuk kampanye edukasi politik, pembentukan kebijakan pro-rakyat, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah.
Melalui pendekatan partisipatif dan inklusif, ARUN berupaya memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan, meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, serta mengembangkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam berbagai forum dan mekanisme pengambilan keputusan.(Neni)
