Nomor Induk Kependudukan (comunitynews) - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong masyarakat untuk segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini tidak hanya merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tetapi juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang pemadanan NIK sebagai NPWP, mengapa ini penting, serta konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak dilakukan.

Pemadanan NIK dengan NPWP bukanlah hal yang baru. Ide ini telah menjadi pembicaraan sejak beberapa tahun lalu sebagai upaya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi dasar hukum utama, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022.

Hingga akhir Maret 2024, DJP melaporkan bahwa 91,7% dari total wajib pajak orang pribadi di dalam negeri telah berhasil memadankan NIK dengan NPWP. Ini berarti sekitar 67.469.000 NIK telah padan dari target 73.575.966. Namun, masih ada 12,3 juta wajib pajak yang belum memadankan NIK mereka.

Pemadanan NIK dengan NPWP akan memudahkan proses administrasi perpajakan. Menurut Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, penggunaan NIK sebagai NPWP akan menjadi nomor utama untuk bertransaksi dengan DJP dalam sistem administrasi pajak inti (core tax administration system). Hal ini akan menyederhanakan berbagai proses, mulai dari pelaporan pajak hingga pembayaran pajak.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, DJP dapat lebih mudah mengidentifikasi wajib pajak dan memantau kepatuhan mereka. Ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan, pada akhirnya, meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Wajib pajak yang belum memadankan NIK dengan NPWP hingga batas waktu 31 Juni 2024 akan menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan perpajakan. Misalnya, mereka akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT dan mengakses layanan perbankan yang mensyaratkan NPWP.

Bank-bank besar seperti Bank Central Asia (BCA) telah mengimbau nasabahnya untuk segera memadankan NIK dengan NPWP. Jika tidak dilakukan, nasabah akan menghadapi kendala dalam melakukan berbagai transaksi perbankan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk BCA, tetapi juga bank-bank lain seperti Bank Sinarmas dan OCBC NISP.

Tidak hanya layanan perbankan, berbagai layanan publik yang memerlukan verifikasi NPWP juga akan terpengaruh. Wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan akan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan-layanan ini.

Pemadanan NIK dengan NPWP dapat dilakukan secara mandiri melalui situs DJP Online di djponline.pajak.go.id. Proses ini relatif mudah dan dapat diselesaikan dalam beberapa langkah sederhana:

1. Login ke DJP Online: Masukkan NIK dan kata sandi yang telah terdaftar.

2. Pilih Menu Pemadanan NIK: Cari dan pilih menu pemadanan NIK dengan NPWP.

3. Masukkan Data yang Diminta: Isi data yang diminta dengan benar dan lengkap.

4. Verifikasi dan Simpan: Verifikasi data yang telah diisi dan simpan perubahan.

Bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemadanan secara mandiri, DJP menyediakan bantuan melalui kantor pajak terdekat. Petugas akan membantu proses pemadanan hingga selesai.

Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk segera memadankan NIK dengan NPWP. Selain itu, bank-bank besar juga telah mengeluarkan imbauan serupa kepada nasabah mereka. Bank Central Asia (BCA), misalnya, mengimbau seluruh nasabahnya untuk segera melakukan pemadanan melalui situs DJP Online dan segera memutakhirkan data pendukung NPWP sebagai NIK.

Implementasi NIK sebagai NPWP diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, proses administrasi pajak akan menjadi lebih efisien dan transparan. Selain itu, pemerintah dapat lebih mudah memantau dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DJP dan Kementerian Keuangan terus bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan seluruh wajib pajak dapat memadankan NIK mereka dengan NPWP. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, tujuan ini diharapkan dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditentukan.

Opini pemahaman penulis yang dikutip berbagai sumber