Dirut Pertamina Karen Agustiawan (comuntynews) - Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah atau yang lebih dikenal dengan nama Karen Agustiawan, tengah menjadi sorotan publik setelah didakwa dalam kasus korupsi terkait pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada periode 2011-2014. 

Kasus ini menjadi semakin menarik perhatian setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengaku bingung atas dakwaan yang menjerat Karen. Dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024, JK menyatakan bahwa Karen hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan instruksi presiden.

Pengadaan LNG yang dilakukan oleh Karen didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Instruksi ini diberikan kepada PT Pertamina dengan tujuan untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional, salah satunya adalah mewujudkan energi primer mix yang optimal pada tahun 2025, di mana gas bumi berperan lebih dari 30% dari total konsumsi energi nasional.

JK menjelaskan bahwa kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. “Saya ikut membahas hal ini karena kebetulan saya masih di pemerintahan saat itu,” ujarnya. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Karen dalam pengadaan LNG seharusnya sesuai dengan arahan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS), atau setara dengan Rp1,77 triliun. Tuduhan tersebut mencakup dugaan bahwa Karen memperkaya diri sendiri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar. Selain itu, dia juga diduga memperkaya sebuah perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL), dengan nilai yang sama yakni 113,84 juta dolar AS.

Dalam dakwaan lainnya, Karen disebut memberikan persetujuan untuk pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas. Persetujuan ini diberikan tanpa dasar justifikasi yang memadai, analisis teknis dan ekonomis, serta analisis risiko yang diperlukan. Dia juga tidak meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris Pertamina dan tidak mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum menandatangani perjanjian jual beli LNG dengan CCL untuk Train 1 dan Train 2.

Karen memberikan kuasa kepada Yenni Andayani, yang menjabat sebagai Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina periode 2013-2014, dan Hari Karyuliarto, Direktur Gas Pertamina periode 2012-2014. Keduanya diberi wewenang untuk menandatangani LNG Sales and Purchase Agreement (SPA) untuk CCL Train 1 dan Train 2. Namun, tindakan ini dilakukan tanpa seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

Kasus ini tidak hanya menyangkut tuduhan korupsi yang merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan tata kelola perusahaan di tubuh Pertamina. Dengan nilai kerugian negara yang sangat besar, yaitu Rp1,77 triliun, kasus ini mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Selain itu, tuduhan bahwa Karen memperkaya diri dan perusahaan asing juga menambah kompleksitas kasus ini. Publik dan para pemangku kepentingan kini menanti hasil sidang yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

 Kesimpulan Penulis

Kasus korupsi yang menimpa Karen Agustiawan sebagai mantan Dirut Pertamina ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan penerapan kebijakan yang transparan dalam pengelolaan energi nasional. Instruksi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus diikuti dengan langkah-langkah yang jelas dan bertanggung jawab oleh para pejabat perusahaan negara. Dalam hal ini, pengadilan diharapkan dapat memutuskan kasus ini dengan adil, berdasarkan bukti-bukti yang ada, sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dengan berbagai fakta dan tuduhan yang ada, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tindakan yang melibatkan keuangan negara dan pengelolaan sumber daya alam. Semoga hasil sidang nantinya dapat memberikan kejelasan dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kasus ini juga memberikan pelajaran penting bagi Pertamina sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Integritas dan tata kelola perusahaan yang baik harus selalu menjadi prioritas utama. Langkah-langkah preventif seperti memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku harus terus diupayakan.

Selain itu, para pemangku kepentingan di sektor energi juga harus belajar dari kasus ini untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang ada. Pengelolaan sumber daya energi yang efisien dan transparan bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan adanya kasus ini, diharapkan Pertamina dan perusahaan-perusahaan lain dapat belajar untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil, memastikan setiap keputusan yang diambil berdasarkan analisis yang komprehensif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa pengelolaan energi nasional bisa berjalan dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan negara.

Opini Penulis Yang dikutip berbagai sumber