Serangan Fajar (comunitynews) - Untuk mencegah potensi "serangan fajar" atau praktik politik yang berkaitan dengan uang menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta melakukan patroli yang intensif. Untuk menjaga integritas proses demokrasi, sebanyak 44 kecamatan dan 267 kelurahan diawasi.

Menurut Munandar Nugraha, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, seluruh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 44 kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di 267 kelurahan berpartisipasi dalam patroli ini. Tujuannya jelas: menghentikan praktik politik menggunakan uang di masyarakat.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dari 30.766 TPS di enam wilayah berpartisipasi dalam upaya pencegahan ini saat Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pemilu "Patroli Pengawasan Politik Uang Pemilu 2024" di Kantor Bawaslu DKI, Pancoran, Jakarta Selatan.

Munandar menyatakan bahwa saat ini seluruh jajaran Bawaslu Kota, bersama PKD dan Pengawas TPS di setiap RT/RW, berkomitmen untuk memastikan pengawasan anti politik uang menyentuh gang-gang dan lorong-lorong permukiman warga di Jakarta.

Patroli Bawaslu DKI Jakarta tidak hanya untuk menunjukkan eksistensinya, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik politik uang menjelang Pemilu 2024 tidak akan terhambat. Ini adalah bukti nyata dari perlindungan integritas demokrasi.

Sakhroji, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu DKI Jakarta, mengatakan bahwa patroli ini dilakukan oleh petugas pengawas TPS selain Panwaslu Kecamatan dan PKD. Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) PTPS, mereka diajarkan untuk membantu Bawaslu dalam pengawasan di TPS, termasuk menemukan pelanggaran politik uang.

Sakhroji menambahkan, "Jika terjadi pelanggaran politik uang, PTPS dapat melaporkannya ke jenjang yang berada di atasnya atau melalui WA Center. Laporan yang disampaikan harus jelas dan kronologis."

Burhanudin, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu DKI Jakarta, mengumumkan bahwa mereka juga akan melakukan patroli menjelang pencoblosan untuk mencegah kemungkinan "serangan fajar" yang dilakukan oleh pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan 2024. "Kita akan ajak teman-teman media turun bersama patroli pada Selasa malam (13/2) guna memastikan wilayah Jakarta terhindar dari politik uang," katanya.

Burhanudin juga menyatakan bahwa patroli akan berlangsung dari Selasa malam hingga Rabu pagi (14/2), dan akan melibatkan pengawasan di lokasi yang mungkin mengalami politik uang. Munandar Nugraha dan anggota Bawaslu lainnya memastikan bahwa patroli di masa tenang Pemilu akan mencakup langkah-langkah antisipatif untuk mencegah praktik politik uang yang merugikan proses demokrasi saat mereka melepaskan Pengawas TPS secara simbolis.

Oleh karena itu, langkah konkret yang diambil oleh Bawaslu DKI Jakarta untuk memastikan bahwa pemilihan 2024 akan bersih, adil, dan bebas dari praktik politik yang merugikan yang melibatkan uang. Upaya ini dilakukan melalui patroli yang intensif. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, mari kita bekerja sama untuk memantau dan menjaga integritas demokrasi.