Uang Transport Pelantikan KPPS (comunitynews) - Pelaksanaan pelantikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Pringsewu untuk Pemilu 2024 telah berlangsung sukses pada Kamis, 25 Januari 2024. Namun, belakangan ini, sorotan tertuju pada isu uang transport pelantikan KPPS yang belum diterima sepenuhnya, menciptakan gelombang perbincangan, terutama setelah viral di platform TikTok.

Devisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPU Pringsewu, Dewi Elyasari, memberikan penjelasan terkait isu ini. Menurutnya, semua anggota KPPS yang dilantik pada tanggal yang sama akan menerima uang transport sebesar Rp50 ribu. Penentuan jumlah tersebut disesuaikan dengan jarak tempuh pelantikan dan kemampuan finansial masing-masing Kabupaten.

Selain uang transport, anggota KPPS dan peserta bimbingan teknis (bimtek) juga akan mendapatkan uang harian sebesar Rp95 ribu dan uang transport sebesar Rp100 ribu. Tak lupa, mereka akan diberikan snack dan nasi kotak untuk makan siang. Semua pembayaran, termasuk uang transport dan bimtek, akan ditransfer melalui rekening operasional PPS sesuai dengan aturan dan metode yang berlaku.

Dewi Elyasari menambahkan bahwa proses distribusi uang transport dan bimtek akan dilakukan oleh PPS kepada KPPS masing-masing. Selain itu, ia memastikan bahwa tidak akan ada potongan sepeser pun dari jumlah yang telah ditetapkan.

"Saat ini sedang berlangsung proses revisi anggaran di pusat, dan kami akan segera menyelesaikannya setelah proses tersebut selesai," ungkap Dewi Elyasari pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Rh (30), seorang anggota KPPS di Kecamatan Pringsewu, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menerima uang transport setelah pelantikan. Informasi tersebut baru ia ketahui setelah melihat unggahan di media sosial dari kabupaten lain yang mengabarkan adanya uang transport.

"Tadi pagi saya mendapat informasi dari grup WhatsApp PPS bahwa ada uang transport untuk pelantikan kemarin, termasuk uang transport bimtek dan uang harian yang akan dibayarkan melalui PPS," ujarnya.

Kesimpulan

Ketidaksesuaian antara Kabupaten Pringsewu dengan kabupaten lain dalam pemberian uang transport pelantikan KPPS pada Pemilu 2024 menjadi sorotan. Penjelasan resmi dari KPU Pringsewu membuka tabir terkait kebijakan ini, sambil menunggu proses revisi anggaran yang sedang berlangsung di tingkat pusat. Sementara itu, perbincangan terus berlanjut di tengah masyarakat terkait transparansi dan keadilan dalam hal ini.

Roni