Kabupaten Tangerang, (comunitynews) - 25 Januari 2024 ,  Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang pada Kamis (25/1/2024) menimbulkan kericuhan. Distribusi snack (cemilan) dan uang transport yang terlambat menjadi pemicu kekacauan, memicu gelombang protes dari berbagai pihak.

Ketua PPK Jambe, Muhammad Rojak, mengungkapkan ketidakpuasannya setelah menerima protes dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilu tingkat desa. Mereka merasa malu dengan keterlambatan distribusi konsumsi atau snack selama acara pelantikan KPPS.

"Sangat disayangkan, snack tiba setelah acara selesai. Kita sudah bubar pada jam 12.45. Sebaiknya, kita sumbangkan saja kepada masyarakat yang membutuhkan," ungkap Rojak di kantor KPU.

Rojak juga menyoroti kinerja sekretariat KPU yang dianggapnya amburadul dalam menangani permasalahan sepele ini. Harapannya, anggota Komisi bisa memperbaiki tata kelola kinerjanya untuk menghadapi Pemilu yang semakin mendekat.

Fikri Fachri, anggota Sekretariat PPS Desa Jayanti, turut mengutarakan protesnya terkait ketidakjelasan biaya acara pelantikan KPPS. Dia menegaskan bahwa hingga saat ini, PPS belum menerima biaya yang seharusnya sudah diterima pada 24 Januari 2024.

Terkait uang transport sebesar Rp50 ribu per KPPS, Fachri menambahkan bahwa pihaknya belum menerima alokasi tersebut. "Selain biaya akomodasi, masih ada biaya untuk bangunan, kebersihan, spanduk, ATK, dan lain-lain yang juga belum cair," ungkapnya.

Muhammad Umar, Ketua KPU Kabupaten Tangerang, memberikan konfirmasi terkait keluhan-keluhan tersebut. Dia mengakui telah menerima perwakilan beberapa PPK di kantornya untuk membahas masalah ini.

Umar menjelaskan bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan dan mendapatkan solusi konkret. Rencananya, anggaran untuk konsumsi, transport, dan lainnya akan diserahkan langsung kepada masing-masing PPK dan PPS. "Informasi ini berasal dari sekretaris dan akan diturunkan langsung," tandasnya.

Dengan demikian, diharapkan kekisruhan terkait pelantikan KPPS dapat segera teratasi, memastikan kelancaran penyelenggaraan Pemilu yang tinggal menghitung hari.