Pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 022/H/KR/2023, yang menetapkan Satuan Pendidikan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2023/2024. Jarwoko, Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Utara (Kaltara), mengatakan bahwa sebagai bagian dari transformasi pendidikan, Kurikulum Merdeka Belajar akan diterapkan hingga tahun 2024.

"Kami ingin mengembalikan fungsi pendidikan, melihat fungsinya dalam merangsang peradaban," kata Jarwoko dengan yakin pada hari Minggu (7/1/2024), menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa pelayanan pendidikan benar-benar berpusat pada kepentingan terbaik peserta didik.

Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan masyarakat yang mampu hidup berdampingan dengan orang lain, demokratis, dan bertanggung jawab. Mengingat keragaman dalam kehidupan sehari-hari, tantangan ini masih dihadapi di Kaltara.

"Meskipun kita mungkin tertinggal, kita perlu bergerak maju dan mengatasi defisit tersebut dengan kasih sayang," katanya dengan optimisme.

Sementara itu, pemerintah daerah berpartisipasi dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Sebagai bagian dari transformasi pendidikan, pusat pemerintahan telah membuat model kepemimpinan pembelajaran. Oleh karena itu, proses ini merupakan tindakan strategis untuk mengubah pendidikan Indonesia menjadi lebih progresif dan responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.