comunitynews
Kab.Tangerang - comunitynews - Mochamad Maesyal Rasyid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, menjalin pertemuan yang penuh kehangatan dengan perwakilan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa, menyoroti tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024.
Dalam suasana santai di ruang coffee morning, Gedung Setda Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada Rabu, 29 November 2023, Maesyal dengan penuh perhatian menerima perwakilan buruh. "Kami bertemu dengan perwakilan buruh dan mendengarkan aspirasi rekan-rekan dari serikat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa itu," ungkap Maesyal.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, menurutnya, telah mempertimbangkan usulan buruh terkait kenaikan UMK pada tahun 2024 mendatang. Tidak hanya memperhatikan tuntutan buruh, Sekda mengungkap bahwa Pemkab Tangerang juga mempertimbangkan usulan dari Apindo. Meski begitu, untuk mengajukan kenaikan UMK tahun 2024 ke Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mematuhi aturan yang berlaku, sesuai Pasal 26A dan 34A ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Sebagai aturan yang mengikat, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan kenaikan UMK sebesar 1,64 persen, yang jika dirupiahkan akan mencapai Rp 74.299 dari tahun 2023. "Jadi, berdasarkan aturan yang berlaku, yakni PP 51 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan kenaikan UMK tahun 2024 mendatang sebesar Rp 4.601.988, dibandingkan dengan Rp 4.527.688 pada tahun 2023," jelas Maesyal.
Maesyal menekankan bahwa proses penentuan kenaikan UMK tahun 2024 tidak semata-mata dilakukan tanpa perhitungan yang tepat. Pemerintah Kabupaten Tangerang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, rata-rata pengeluaran perkapita, jumlah anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota keluarga yang bekerja. Selain itu, perhitungan juga mencakup rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.
Sementara itu, Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sigit Danny Setiyono, menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keamanan selama aksi unjuk rasa buruh. Sebanyak 800 personel kepolisian ditugaskan untuk mengatur lalu lintas dan mengamankan aksi para buruh. "Dari Satpol PP, kita turunkan 100 personel, sehingga total personel gabungan yang terlibat mencapai 900 orang," kata Sigit.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah sekitar dan pengelola jalan tol, termasuk Polres Tangsel, Polres Metro Tangerang Kota, dan PJR. "Koordinasi sudah kita lakukan dengan wilayah hukum yang berbatasan dengan Polresta Tangerang. Hal ini karena massa buruh akan melalui jalur arteri Jalan Raya Serang yang juga merupakan lintasan menuju jalan tol," tambahnya.
Rezi
