Jokowi di KTT G20 India - comunitynews - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah menguraikan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kenaikan suhu bumi yang diperkirakan akan terus meningkat dalam lima tahun mendatang. Pidato beliau disampaikan kepada para pemimpin negara G20 dalam sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (09/09/2023).

"Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia mencapai titik tertinggi dan diperkirakan akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan. Ini akan sulit ditahan, kecuali dunia mengambil tindakan besar dan revolusioner," kata Presiden Jokowi.

Mengenai hal ini, Kepala Negara menekankan bahwa percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon adalah salah satu solusi yang dapat diambil. Beliau berpendapat bahwa upaya penurunan emisi saat ini masih sangat terbatas.

"Komitmen pendanaan dari negara-negara maju masih sebatas wacana belaka, baik itu berupa pendanaan untuk perubahan iklim sebesar USD 100 miliar per tahun maupun fasilitas pendanaan kerusakan lingkungan," tutur Presiden.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan bantuan dalam hal teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di seluruh dunia.

"Kami, sebagai negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tetapi kami membutuhkan dukungan dalam hal transfer teknologi dan investasi berkelanjutan," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya menurunkan emisi. Beliau percaya bahwa kerja sama semacam ini memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan besar dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.

"Tahun lalu di Bali, Indonesia memulai G20 Bali Global Blended Finance Alliance, sebuah skema yang dikenal sebagai Just Energy Transition Partnership (JETP). Ini harus diperluas dan diperbesar," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya adopsi standar global, termasuk dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis, untuk mencegah praktik greenwashing.

"Standar global diperlukan, seperti taksonomi, untuk mencegah praktik greenwashing, dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus memperhitungkan representasi negara-negara anggotanya," jelas Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dengan adanya dukungan global dan komitmen bersama, upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan peningkatan suhu bumi diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Semua negara, baik maju maupun berkembang, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan masa depan bumi kita.

Note: Opini penulis, dikutip dari Seketaris Kabinet