BIN - comunitynews - Presiden Indonesia, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, secara terbuka menyatakan bahwa ia memiliki akses penuh kepada informasi komprehensif dari berbagai sumber intelijen mengenai keadaan partai-partai politik (parpol).

Informasi intelijen tersebut mencakup aspirasi dari partai politik. Apa yang menjadi motif di balik pengetahuan ini, Jokowi tidak menyembunyikannya.

"Jadi, saya tahu bagaimana esensi dari setiap partai, apa visi partai, dan arah yang ingin mereka tuju. Saya memiliki akses penuh terhadap informasi yang terkait," ungkap Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 16 September 2023.

Jokowi menekankan bahwa ia memiliki akses ke informasi intelijen dari berbagai lembaga, termasuk BIN (Badan Intelijen Negara), intelijen Polri, TNI, seperti BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan sumber-sumber informasi lainnya. Mulai dari angka-angka, data terkini, hingga hasil survei terkait partai politik.

Informasi tersebut eksklusif dimiliki oleh Presiden Jokowi karena diberikan langsung oleh lembaga intelijen.

"Dan informasi ini merupakan milik pribadi Presiden. Ini adalah akses eksklusif," ujar Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa kepemimpinan di masa depan sangatlah krusial dan akan menentukan apakah Indonesia akan berhasil melangkah menjadi negara maju atau hanya terperangkap sebagai negara berkembang.

Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya, yaitu pada Pemilu 2024, Pemilu 2029, dan Pemilu 2034, akan sangat mempengaruhi posisi bangsa Indonesia.

"Kita melihat contoh di Amerika Latin, banyak negara yang pada 60-an dan 70-an telah menjadi negara berkembang, namun hingga saat ini masih terjebak dalam status tersebut. Kita tidak ingin mengulanginya, dan peluang untuk menghindarinya hanya ada dalam tiga periode kepemimpinan nasional kita," tambahnya.

Indonesia saat ini memiliki kesempatan emas untuk melompat menuju status negara maju dari negara berkembang berkat bonus demografi dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam.

Jokowi menyoroti salah satu kebijakan hilirisasi, yaitu penghentian ekspor bijih nikel dan menggantinya dengan produk bernilai tambah, yang telah menghasilkan pendapatan negara yang signifikan.

"Visi saya adalah menjadikan negara ini sebagai negara maju dan makmur. Namun, kita memahami bahwa kepemimpinan adalah kunci utamanya," tutup Jokowi.