Sejarah Gerakan Pramuka - comunitynews - Seiring dengan datangnya tanggal 14 Agustus, anak-anak yang tergabung dalam gerakan Pramuka selalu mengingatinya dengan penuh keceriaan. Tepat pada hari ini, gerakan yang bernama Praja Muda Karana (Pramuka) merayakan hari penting mereka.

Gerakan Pramuka tidaklah hanya sekadar suatu organisasi, tetapi juga memiliki kisah yang penuh makna dalam sejarah perjalanan Indonesia.

Pada dasarnya, pembentukan Gerakan Pramuka didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 yang mengatur tentang eksistensinya. Namun, di balik regulasi ini, tersimpan berbagai rentetan peristiwa yang menghubungkan gerakan ini dengan semangat kepemudaan dan cinta tanah air.

Saat melihat kembali dalam sejarahnya, Gerakan Pramuka telah melewati perjalanan yang penuh dengan dedikasi dan semangat untuk Indonesia. Dikutip dari Bondowoso Network telah merangkum sejarah yang menarik ini dari sumber yang sah, yaitu Kemdikbud.go.id.

Semuanya berawal dari organisasi Pramuka yang muncul di Indonesia dengan ciri khas cabang kepanduan yang dimiliki oleh Belanda pada tahun 1912.

Tidak lama setelah itu, pada tahun 1916, organisasi ini berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging (NIVP), menggambarkan evolusi yang terjadi pada waktu itu.

Tidak hanya itu, pada tahun yang sama, Mangkunegara VII juga turut andil dengan membentuk Organisasi Kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama Javaansche Padvinder Organisatie (JPO). Langkah ini membuka jalan bagi gerakan nasional lainnya untuk ikut serta dan membentuk organisasi sejenis.

Sederet organisasi seperti Hizbul Wahton (HM) pada 1918, JJP (Jong Java Padvinderij) pada 1923, Nationale Padvinders (NP), dan Nationaal Indonesische Padvinderij (NATIPIJ) pun muncul sebagai hasil dari dorongan yang lahir dari keberadaan JPO.

Perkembangan berlanjut dengan lahirnya Pandoe Pemoeda Sumatra (PPS), dan awal penyatuan organisasi kepanduan dimulai dengan hadirnya INPO (Indonesische Padvinderij Organisatie) pada tahun 1926.

Inisiatif ini merupakan hasil peleburan antara dua organisasi kepanduan, yaitu Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) dan Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO).

Namun, semakin banyaknya organisasi pramuka yang bermunculan di Indonesia menarik perhatian Belanda, dan sebagai respons, mereka melarang organisasi kepramukaan di luar kendalinya untuk menggunakan istilah "Padvinder". 

Dalam konteks ini, KH Agus Salim memperkenalkan istilah "Pandu" atau "Kepanduan" sebagai alternatif yang lebih tepat untuk menyebut organisasi kepramukaan milik Indonesia.

Perkembangan berlanjut hingga 23 Mei 1928, ketika Persaudaraan Antar Pandu Indonesia (PAPI) didirikan dengan anggota yang terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIJ, dan PPS. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan kepanduan di Indonesia.

Setelah meraih kemerdekaan, muncul organisasi kepanduan yang memiliki cakupan nasional bernama Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Ini adalah bukti semangat dan komitmen untuk mendukung pembangunan bangsa.

Seiring berjalannya waktu, ratusan organisasi kepanduan yang ada terbagi menjadi beberapa federasi. Namun, kesadaran akan kelemahan yang terdapat dalam beberapa federasi tersebut mendorong terbentuknya Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO).

Namun, upaya ini juga dihadapkan pada kendala, yaitu kurangnya kesatuan dan koherensi di antara anggota yang tergabung di dalamnya.

Pada tahun 1960, pemerintah bersama MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) berusaha untuk melakukan perbaikan dalam organisasi kepramukaan di Indonesia.

Langkah konkret diambil pada 9 Maret 1961, ketika Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh penting dari gerakan kepramukaan di Indonesia. Dalam pertemuan ini, Presiden menegaskan bahwa perlu dilakukan penyegaran terhadap organisasi kepanduan yang ada.

Pendidikan dan aktivitas yang dijalankan harus disesuaikan dengan semangat dan kebutuhan masa kini. Hal ini mendorong lahirnya konsep penyatuan semua organisasi kepanduan di Indonesia di bawah satu nama, yaitu Pramuka.

Pada kesempatan ini, Presiden juga membentuk panitia yang bertanggung jawab untuk merumuskan rencana pembentukan gerakan Pramuka. Panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Sultan Hamengkubuwono XI, Prof. Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, dan Achmadi.

Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Hari Tunas Gerakan Pramuka, sebuah titik awal yang penuh makna.

Hasil dari semua upaya ini terwujud dalam bentuk lampiran dari Keputusan Presiden Nomor 238 tahun 1961 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 1961. Peristiwa ini diakui sebagai permulaan dari tahun-tahun kerja yang penuh semangat.

Pada tanggal 30 Juli 1961, di Istora Senayan, para tokoh kepanduan Indonesia secara resmi mengumumkan penggabungan diri mereka dengan organisasi gerakan Pramuka. 

Hari bersejarah ini dikenal dengan sebutan Hari Ikrar Gerakan Pramuka dan menjadi momentum penting dalam perjalanan gerakan ini.

Puncak dari perayaan ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961, dengan penyelenggaraan acara MAPINAS (Majelis Pimpinan Nasional) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Sultan Hamengkubuwono XI bertindak sebagai wakil ketua I, sementara wakil ketua II dijabat oleh Brigjen TNI Dr. A. Azis Saleh. 

Dalam acara ini, Presiden Soekarno dengan penuh simbolisme menyerahkan panji-panji Pramuka kepada para tokoh yang hadir. 

Ribuan anggota Pramuka turut hadir untuk menyaksikan momen bersejarah ini, yang juga merupakan upaya memperkenalkan gerakan Pramuka kepada masyarakat luas.

Inilah peristiwa yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pramuka, dan tradisi peringatan ini tetap berlanjut hingga saat ini.