Gratifikasi adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum karena dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas seseorang dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, gratifikasi dianggap sebagai bentuk korupsi dan bisa merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) dan peraturan perundang-undangan lainnya memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan penerimaan gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif, seperti pemecatan, penjara, dan denda.

Selain itu, penerimaan gratifikasi juga dapat merusak citra dan reputasi seseorang serta lembaga yang diwakilinya. Oleh karena itu, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara harus menghindari menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun dan dalam segala kondisi.

Pencegahan gratifikasi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Jika ada informasi atau bukti tentang adanya penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, masyarakat harus melaporkannya ke instansi yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepolisian.

Dalam upaya pencegahan gratifikasi, perlu adanya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari gratifikasi serta pentingnya integritas dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan gratifikasi.