comunitynews
 |
| Sukseskan Pemilu 2024, Pemerintah Propinsi Banten Realisasikan MOU Nota Kesepahaman Bersama |
Serang - comunitynews- Pemerintahan Propinsi Banten siap sukseskan Pemilu 2024 yang direalisasikan dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama di antara Pemerintahan Propinsi Banten dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Pilkada Serentak 2024.
"Itu sisi dari kesepakatan, jika berdasar penghitungan Kabupaten/Kota dengan Propinsi sebagai tanggungjawab masing-masing dalam rencana penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Pj Gubernur Banten, Al Muktabar selesai lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama pada Pilkada Serentak 2024 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (30/8/2022).
Faksinya menerangkan bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota nanti akan turunkan kesepakatan secara tehnis apa sebagai hak dan kewajiban masing-masing. Salah satunya berkaitan faktor pendanaan dan beberapa hal pendukung apa kedepannya.
"Dengan itu kita menyetujui besaran kapabilitas keuangan wilayah masing-masing Kabupaten/Kota dan Propinsi. Tujuannya, beban itu dijamin bersama," terangnya.
"Terhitung kemungkinan porsi-porsi tertentu yang Propinsi bisa menangani sehingga Kabupaten/Kota tidak begitu berat bebannya . Maka ini proses pemerataan," tambahnya.
Selanjutnya, Al Muktabar sampaikan sekarang ini Pemerintah provinsi Banten sudah mengulas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.
"Propinsi Banten sudah mulai dengan membuat Raperda berkaitan dana cadangan untuk pastikan itu tidak mengganggu penerapan pada 2024. Menjadi lebih menjaga kejelasannya," paparnya.
Disamping itu, Al Muktabar menjelaskan Pemerintah provinsi Banten benar-benar fokus dalam turut serta mensukseskan Pilkada serentak 2024. Hal tersebut kelihatan dengan jadi wilayah yang pertama kalinya membuat Raperda mengenai Dana Cadangan, dan yang pertama lakukan Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antara Pemerintahan Propinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
"Dari sejak awalnya kita yang pertama didatangi oleh KPU, lalu Perda sedang proses dan saat ini kita memulai MoU dengan Kabupaten/Kota, kita pertama kalinya memformulasikan cost sharing dan itu bagian usaha kita mensukseskan Pemilu 2024," katanya.
Pada tempat yang serupa, Ketua DPRD Propinsi Banten Andra Soni menjelaskan karena ada Nota Kesepakatan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bersama antara Pemerintahan Propinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Banten sebagai wujud kesungguhan Pemerintahan Propinsi Banten dalam menanggapi peraturan Pemerintahan Pusat lewat Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 mengenai Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Mengambil sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
"Itu yang perlu dikerjakan. Itu instruksi. Jika ini Pilkada serentak harus dikerjakan bersama dan cost sharingnya harusnya dibahas. Barusan pada nota kesepakatannya salah satunya itu," katanya.
Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Propinsi Banten Ade Ariyanto sampaikan ulasan nota kesepahaman itu telah berjalan semenjak awal tahun 2022.
"MoU ini secara tehnis kita bicarakan dari Januari dan merangkum ada dua pilihan, yakni dibiayai masing-masing atau cost sharing sama sesuai instruksi Permendagri nomo 54 Tahun 2019," bebernya.
"Yang disetujui pilihan ke-2 , yakni semua honor ad hoc didanai APBD Propinsi," pungkasnya.
