comunitynews
 |
| Terimakasih Kapolri : Mutasi Kapolda Lampung , PPWI Apresiasi Kinerja Kapolri |
Mutasi Kapolda Lampung - Comunitynews - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Masyarakat Indonesia (DPN PPWI) sampaikan support dan animo ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) atas peraturan terkini Mabes Polri yang menonjobkan bekas Kapolda Lampung, Hendro Sugiyatno, serta melemparnya keluar lembaga Polri.
"Semua bagian keluarga besar PPWI, baik di dalam negeri atau di luar negeri mengacung beberapa ribu jempolnya untuk keteguhan Kapolri memotong pejabatnya yang tidak becus dalam melakukan pekerjaan dasar dan perannya sebagai Bhayangkara Negara. PPWI menilai bahwa Hendro Sugiyatno sudah tidak berhasil memikul instruksi sebagai pelayan, pengayom, dan perlindungan rakyat, dan menegakkan hukum yang berkeadilan bebas dari kebutuhan tertentu dari faksi mana saja. Bravo Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo!!" ungkapkan Danny Siagian, Ketua II DPN PPWI yang diamanahi sebagai Ketua Harian sepanjang Ketua umum PPWI berproses hukum di Lampung Timur, Rabu, 22 Juni 2022.
Hal tersebut dikatakan Danny Siagian ke jaringan media se tanah air sebagai tanggapan atas Telegram Rahasia (TR) Kapolri baru Ini yang berisi mengenai perubahan beberapa perwira tinggi dan menengah di lingkungan Polri, terhitung 3 orang Kapolda. Salah satunya dari Kapolda yang diganti ialah Hendro Sugiyatno, yang awalnya menjabat Kapolda Lampung, ditugaskan ke instansi di luar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"PPWI menilai bahwa peraturan yang diambil Kapolri benar-benar pas, bukan hanya untuk menahan dan menyembuhkan kekesalan warga Lampung atas kriminalisasi masyarakat yang banyak terjadi di daerah kerja Mapolda Lampung, tetapi juga untuk bersihkan pelaku-oknum instansi dan petinggi bermental korup yang banyak bersebaran di beragam kabupaten dan kota di Propinsi Lampung," lebih Danny Siagian.
Dari pengamatan di lapangan, diketemukan banyak aktivitas usaha ilegal di Lampung yang rupanya di duga dibackup pelaku Oknum aparatur, bukan hanya di tingkat Polsek tetapi juga oleh Mapolres dan Mapolda Lampung.
"Kawan-kawan media memperoleh beragam bukti bahwa penambangan pasir ilegal di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, bisa jalan dengan aman, tenang, dan lancar, karena beberapa pelaku penambang ilegal diduga memberi setoran ke pelaku petinggi di Mapolda Lampung," sebutkan Danny Siagian yang akui memperoleh info dan data dari rekanan reporter di Lampung Timur.
Saat itu saat diminta responnya berkaitan perubahan Kapolda Lampung, Wilson Lalengke menjawab rileks dengan menjelaskan bahwa udah seharusnya pelaku petinggi Polri yang tidak Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan - red), tidak searah dengan program kerja Kapolri, harus dipangkas.
"Dari banyak info yang masuk, terhitung dari beberapa senior di Mabes Polri, Hendro Sugiyatno waktu menjabat Kapolda Lampung berlaku dan sikap seolah sudah jadi Kapolri, seperti penguasa yang kekuasaannya tak terbatas, sesuka hatinya dalam ambil peraturan," papar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, yang dikirim lewat Sekretariat PPWI Nasional, Rabu, 22 Juni 2022.
Wilson Lalengke mengharap supaya cara Kapolri yang bagus, menangani Kapolda Lampung itu, harus diteruskan hingga ke level paling bawah, pembenahan Polres-polres dan Polsek, bahkan juga bila perlu hingga ke level bhabinkamtibmas.
"Eksekutor pekerjaan kepolisian secara real di lapangan ada di barisan paling bawah, yaitu di Polres dan Polsek. Maka dari itu, cara ini yang harus kita dampingi ialah peraturan Kapolda ke tingkat di bawahnya, yaitu Kapolres dan Kapolsek. Bila pembenahan cuma sampai di tingkat Polda, sementara Polres dan Polsek tidak dibenahi, ya sama juga, peraturan Kapolri menonaktifkan Hendro Sugiyatno dari kedudukan Kapolda Lampung akan percuma belaka," tegas figur jurnalis nasional yang telah latih beberapa ribu anggota TNI-Polri, Paspampres, mahasiswa, PNS, reporter, dan masyarakat umum ini.
Di samping itu, masih Wilson Lalengke, instansi penegakan hukum yang lain harus juga berbenah. "Institusi Kejaksaan dan Pengadilan dan tiap instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum harus juga membersihkan instansinya dari pelaku-oknum petinggi bermental bandit, korup, dan amoral," lebih Wilson Lalengke akhiri penuturannya.
Disclaimer: masih proses klarifikasi,berita ini mengacu praduga tak bersalah
