comunitynews
Source pixabay Istock
Harga TBS kelapa sawit - comunitynews - Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluh harga tandan buah fresh (TBS) kelapa sawit jeblok sampai 50 % selesai Presiden Joko Widodo (Jokowi) larang export CPO.
Ketua SPI Henry Saragih menjelaskan pengurangan harga TBS salah satuya terjadi di Riau dan Sumatera Utara. Di situ, harga TBS turun sekitaran 30 % sampai 50 %.
"Ini hari hasil laporan petani anggota SPI di beberapa wilayah seperti Riau, Sumatera Utara, harga TBS sawit Rp1.700 sampai Rp2.000 per kg, telah terevisi ada yang 30 %, bahkan 50 %," sebut Henry dalam info sah, Senin (25/4).
Dia cemas harga TBS akan makin jatuh karena larangan export CPO membuat stock banyak dalam negeri. Walau sebenarnya, menurut catatannya, jumlah konsumsi di Tanah Air hanya 16,29 juta ton, dan jumlah produksi CPO dapat capai 46,89 juta ton.
"Maknanya ada 30 juta-an ton yang sejauh ini didistribusikan untuk di-export," tutur Henry.
Menurut Henry, ini akan membuat beberapa stock tidak terjual dan penghasilan petani menyusut. Karena itu, dia minta pemerintahan memberi peraturan turunan yang lain dapat jamin gerakan harga sawit petani.
Satu diantaranya supaya BUMN mempunyai jatah yang besar di usaha sawit, terutamanya produksi vital seperti CPO sampai bahan bakar minyak (BBM) berbasiskan minyak nabati. Dengan demikian, industri sawit bukan hanya terkuasai oleh swasta seperti sekarang ini.
"Perkebunan sawit harus diurusi oleh rakyat, disokong oleh pemerintahan dan BUMN, bukan oleh korporasi," tegas Henry.
Dia memandang peranan swasta semestinya pada produk hulu saja, misalkan untuk memproduksi sabun, kosmetik, dan beberapa obat.
Selanjutnya, Henry menjelaskan peranan BUMN dibutuhkan supaya pelanggaran di industri sawit tidak terus terjadi. Satu diantaranya berkaitan pemakaian tempat dengan status hak buat usaha (HGU) dari pemerintahan ke swasta.
"Perkebunan sawit korporasi sudah mengganti rimba jadi tanaman monokultur, hilangkan kekayaan rimba kita, sumber air berbentuk rawa-rawa, sungai dan beberapa sumber air yang lain. Korporasi sawit bisa dibuktikan sudah menggusur tanah petani, warga tradisi dan rakyat, sampai menghancurkan infrastruktur di wilayah," terang Henry.
Tidak itu saja, menurut Henry, perusahaan sawit swasta sering meremehkan ijin yang ada. Begitupun setoran pajak ke negara dan kesejahteraan untuk buruhnya.
Karena itu, dia minta pemerintahan memberikan peraturan tegas untuk perusahaan sawit swasta.
Satu diantaranya dengan mengambil pajak export yang nanti dapat dipakai untuk transisi pengelolaan sawit dalam negeri.
