comunitynews
Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar ikuti Rapat Koordinir mengenai penangkalan korupsi di lingkungan Pemerintah provinsi Banten. Acara itu didatangi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Jumat (25/02/2022).
Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan pemberantasan korupsi sebagai loyalitas Pemerintah provinsi dan seluruh pihak. Ia mengucapkan syukur KPK selalu membangun terutamanya dalam soal koordinir dan supervisi penangkalan (Korsupgah) korupsi baik di cakupan provinsi atau di kabupaten/kota di Banten.
Lanjut ia, Pantauan Center for Prevention (MCP) di Provinsi Banten tiap tahunnya selalu bertambah dan selalu raih penilaian WTP dari BPK.
"Alhamdulillah kita selalu bertambah tiap tahunnya MCP. Kita selalu berusaha untuk lakukan penangkalan anti korupsi di Banten," bebernya.
WH mengharap semoga kedatangan Ketua KPK di Banten ini dapat membuat semangat beberapa bupati/wali kota selalu untuk tingkatkan performa dan yang paling penting dalam soal penangkalan korupsi di Banten.
Dalam pada itu, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, semestinya tidak ada korupsi di Banten, apa lagi kepala wilayah Banten sekarang ini ialah beberapa tokoh politik yang memahami peraturan dan pemantauan karena ke-2 nya ialah bekas Anggota DPR RI.
"Dengan background pengalaman ke-2 nya, Firli menjelaskan semestinya tidak ada kasus korupsi di Banten. Apa lagi dua pimpinan KPK sebelumnya datang dari Banten," ungkapkan Firli.
Firli memperjelas bawah KPK saat ini tidak cuma selekasnya tangkap aktor tetapi jauh dari itu, menahan agar tidak ada korupsi dan mengharap support performa dari seluruh pihak agar tidak ada dan terulang lagi kasus-perkara korupsi itu.
Dalam pada itu, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar yang ikut datang bersama semua kepala wilayah di Banten mengharap pembasmian korupsi yang terpadu bisa jalan lebih bagus lewat aktivitas koordinir itu. Disamping itu, bisa membenahi apa yang masih tidak cukup dan memperoleh cara vital untuk jalan keluar kenaikannya hingga perkuat usaha penangkalan korupsi di Banten.
"Saya harap dengan kehadiran Ketua KPK di Banten ini, kita dapat memperoleh instruksi, saran dan anjuran dari beliau supaya penangkalan korupsi di Banten dapat optimal dan berjalan dengan baik," harapannya.
Bupati Zaki terima sertifikat tanah atas 12 sektor wset yang diberikan langsung oleh BPN Banten dan dilihat oleh Ketua KPK dan Gubernur Banten.
Adapun 12 asset itu diantaranya : penyediaan tanah untuk SMPN 4 Balaraja, penyediaan tanah untuk SMPN 4 Balaraja, Stadion Mini Kecamatan Balaraja, TPU Cibogo, Posyandu Kp. Panyirapan, SDN Curug Wetan VI, Kantor Kelurahan Binong, relokasi SDN Curug, relokasi SDN Curug I, Jalan ke arah SDN Curug Wetan VI, Posyandu Kp.Kademangan, peluasan SMP Negeri 3 Kemiri.
