comunitynews
Comunitynews - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperjelas jika pemerintahan akan membuat Bujet Pendapatan dan Belanja Negara 2023 harus benar berhati-hati, ingat dunia masih ditempatkan pada keadaan wabah dan penuh ketidakjelasan.
"Kita akan membuat bujet APBN 2023 harus benar berhati-hati, dengan 1, masih tetap memerhatikan teror dari wabah yang kita harap akan makin beralih menjadi epidemi atau normal dan yang ke-2 , ada tantangan-tantangan baru yang perlu kita cermati," tutur Menkeu selesai mendatangi Sidang Cabinet Pleno (SKP), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/02/2022).
SKP yang dipegang oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu mengulas tiga rumor khusus, yakni Pengatasan Wabah COVID-19; Topik dan Fokus Gagasan Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2023; dan Perancangan Awalnya Rangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Peraturan Pajak (KEM PPKF) Tahun Bujet (TA) 2023.
Berkaitan perbaikan perekonomian, Menkeu mengutarakan jika Indonesia terhitung negara yang sembuh dengan lumayan cepat. Dalam lima kwartal, Produk Lokal Bruto (PDB) atau GDP Indonesia bisa kembali ke tingkat saat sebelum wabah. Dalam pada itu, banyak negara ASEAN atau negara berkembang yang lain di dunia yang belum capai tingkat saat sebelum COVID.
GDP kita secara tingkat tingkat telah capai pre-COVID tingkat atau bahkan juga di atasnya. Itu disokong oleh rekondisi, baik segi keinginan seperti konsumsi, investasi, dan export, atau dari segi produksinya, yakni manufacturing, perdagangan, serta konstruksi juga capai pre-pandemi tingkat," bebernya.
Lebih jauh Menkeu menerangkan jika peraturan ekonomi makro Indonesia pada tahun 2023 terus akan menggerakkan rekondisi, yang bukan hanya tergantung pada APBN tapi juga dari beragam sumber perkembangan yang lain.
"APBN tetap suportif, tetapi saat ini peran dari nonAPBN jadi penting," paparnya.
Menkeu mengutarakan, salah satunya sumber perkembangan yang bisa didorong ialah dari bidang perbankan lewat pendistribusian credit. Dia sampaikan, perkembangan credit yang pernah terkontraksi pada tahun kemarin sekarang ini mulai sembuh dan bisa tumbuh sejumlah 5,2 %.
"Kita mengharap perkembangan ini akan terakselerasi," paparnya.
Sumber perkembangan yang lain ialah datang dari pasar modal. Menkeu mengutarakan, nilai pasar saham Indonesia capai Rp7.231 triliun atau naik 3,77 % dan pasar obligasi capai Rp4.718 triliun atau naik 9,65 %.
"Menjadi sumber untuk perbaikan perekonomian dengan beberapa perusahaan dapat lakukan IPO (Initial Public Offering), right issue, atau keluarkan obligasi. Ini karena investor lokal kita saat ini telah capai 7,lima juta investor," katanya.
Kenaikan Keproduktifan
Dalam Sidang Cabinet Pleno, Presiden Jokowi memutuskan jika topik yang digotong pemerintahan pada RKP Tahun 2023 dan KEM PPKF Tahun Bujet 2023 ialah Kenaikan Keproduktifan untuk Alih bentuk Ekonomi yang Inklusif dan Terus-menerus.
"Perbaikan perekonomian harus didasari pada keproduktifan yang tinggi hingga topiknya memang permasalahan keproduktifan. Keproduktifan yang tinggi cuman dapat ada dari pembaruan dari SDM (sumber daya manusia), infrastruktur, dan kualitas birokrasi dan peraturan," tutur Menkeu.
Menkeu menambah, pemerintahan mengenali pusat-pusat atau trend baru dari kemajuan ekonomi di beberapa faktor. Pertama, yang dari skema hidup seperti semula baru setelah wabah, khususnya berbasiskan kesehatan.
"Reformasi di bagian kesehatan bisa menjadi penting, baik itu tersangkut industri alat kesehatan atau dari segi penyelenggaraan jasa kesehatan yang penting untuk dipertingkat," katanya.
Ke-2 , reformasi di bagian investasi dan perdagangan.
"Alih bentuk di bidang manufacturing, baik itu industri mesin, electronic, alat berkomunikasi, kimia, dan hilirisasi mineral jadi penting menjadi roda atau lokomotif untuk perbaikan perekonomian," tutur Menkeu.
Ke-3 , kenaikan kesadaran akan ekonomi hijau. Menkeu sampaikan, nilai ekonomi yang dari karbon dan tehnologi energi terbarukan akan dihandalkan jadi sumber perkembangan yang baru.
"Ini yang hendak disokong oleh APBN untuk tahun 2023, di mana kita mengharap kemajuan ekonomi barusan seperti dikatakan, ada pada kisaran 5,3-5,9 %,' pungkasnya.
Berkaitan hal yang perlu dicurigai, Menkeu mengutamakan berkenaan kenaikan inflasi dunia, khususnya di beberapa negara maju.
"Ini akan memberi imbas spillover atau rambatan yang perlu dicurigai, yakni berbentuk capital flow akan alami dampak negatif dari peningkatan suku bunga dan dari segi yield atau imbal dari hasil surat bernilai yang pasti menggerakkan dalam masalah ini ongkos untuk surat hutang negara," katanya.
Tidak cuman di negara maju kenaikan inflasi terjadi di beberapa negara berkembang.
"Peningkatan inflasi yang tinggi pasti bisa memberikan ancaman proses perbaikan perekonomian karena daya membeli warga pasti terkikis. Ini yang hendak dicurigai," ujarnya. [setkab]
