comunitynews
Source antaranews
Perubahan Omicron Semakin Cepat, Penilaian PPKM Jadi Satu minggu Sekali
Jakarta - comunitynews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, peraturan Pemerlakukan Limitasi Aktivitas Warga (PPKM) terus akan dilaksanakan sebagai instrument pengaturan wabah di tanah air.
Menurutnyaevaluasi ekstensi PPKM Jawa-Bali kembali dilaksanakan sekali satu minggu agar bisa memperhitungkan perubahan Omicron yang demikian cepat.
"Pemerintahan akan balik lakukan asesmen PPKM yang dipelajari tiap minggunya dan hapus asesmen dua minggu, hanya untuk ikuti perubahan kasus Omicron yang diprediksikan bertambah cepat sekali ini," tutur Luhut dikutip dari tayangan jurnalis di situs sah Sekretariat Cabinet, Senin (17/1/2022).
Ia meneruskan, pemerintahan terus mengawasi perubahan kasus variasi Omicron di beberapa negara untuk meramalkan semua peluang yang terjadi di depan.
Disamping itu, pemerintahan lakukan beragam cara mitigasi supaya trend kenaikan kasus Omicron di Indonesia lebih agak miring dibanding negara lain.
"Hasil dari trajectory kasus Covid-19 di Afrika Selatan, pucuk gelombang Omicron diprediksi terjadi pada tengah Februari sampai awalnya Maret ini," terang Luhut.
"Tetapi pemerintahan akan lakukan beragam cara mitigasi supaya kenaikan kasus yang terjadi lebih agak miring dibanding dengan negara lain hingga tidak memberatkan mekanisme kesehatan kita," katanya.
Usaha yang sudah dilakukan pemerintahan untuk tekan pergerakan kasus diantaranya dengan penegakan prosedur kesehatan dan akselerasi vaksinasi.
Pemerintahan akan lakukan akselerasi vaksin booster untuk semua warga, intinya yang tinggal di daerah Jabodetabek.
Selanjutnya penegakan prosedur kesehatan yang sudah dilakukan lebih masif untuk meredam pergerakan penebaran kasus.
Disamping itu, pemerintahan akan terus menggerakkan vaksinasi jumlah ke-2 untuk umum dan lanjut usia, khususnya di propinsi dan kabupaten/kota yang belum capai 70 % dari sasaran target.
"Saya minta khusus ke semua kepala wilayah dan pimpinan daerah di beberapa daerah yang jumlah ke-2 umum dan lanjut usia masih ada di bawah 70 % untuk percepat vaksinasi agar memberi pelindungan pada variasi Omicron," tegas Luhut.
Ia menghimbau warga untuk batasi mobilisasi yang tak perlu dan menghindar aktivitas yang mempunyai potensi memunculkan keramaian.
Pemerintahan minta ke semua warga tidak untuk melancong ke luar negeri untuk aktivitas yang tidak fundamental.
"Sama sesuai instruksi presiden, walau kita masih tetap ikuti tingkat PPKM berdasar asesmen yang ada, tidak ada kelirunya kita awali batasi dan meredam mobilisasi keluar dari rumah dan kegiatan bergabung yang tak perlu," ungkapkan Luhut.
"Presiden minta supaya kita semua warga bisa mengendalikan diri untuk pergi ke luar negeri, cuman jika benar-benar perlu saja ke luar negeri. Pejabat-pejabat pemerintahan justru telah dilarang tidak untuk lakukan perjalanan ke luar negeri untuk tiga minggu di depan ini," sambungnya.
TAG: PPKM,evaluasi PPKM,Omicron,Luhut Binsar Pandjaitan
