Bahas Secara Tripartit, PPUU DPD RI Minta RUU Cipta Kerja Majukan UMKM

Comunitynews.com - JAKARTA – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI diundang Badan Legislasi DPR RI membahas RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah. Dalam rapat yang membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PPUU DPD RI berharap agar RUU ini dapat memajukan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia. Salah satu DIM yang dibahas adalah mengenai kriteria UMKM. Dalam DIM nomor 86, Pasal 6 UU Cipta Kerja, menyebutkan bahwa: “Kriteria Usaha Mikro Kecil, dan Menengah paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinfentif, penerapan teknologi ramah lingkungan dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.” Atas DIM tersebut, PPUU DPD RI meminta agar kriteria UMKM tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang juga mengatur mengenai UMKM. Anggota PPUU DPD RI, Novita Anakotta, meminta ag