Meski Pemerintah Sudah Punya Cara Jitu Prihal Dana Bos, Tetep Bisa Diakali Pihak Pemda

Comunitynews.com - Cilegon - Cara baru oknum pemerintah gasak anggaran Dana Bos melalui jalur oknum Pemda dan kepala sekolah.meski pemerintah pusat sudah punya cara jitu sebuah sistem agar anggaran tepat sasaran nyatanya masih bisa di Akali ungkap Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan cuitannya yang dilansir dari CNN Indonesia.



Celahnya Korupsi Dana Bos pertama kali penyalurannya melalui APBN menuju kepemerintah daerah dilanjutkan ke sekolah sekolah yang sudah tercatat dan terdata bagi sekolah yang menerima Bantuan Dana Bos tersebut.

Data data sekolah yang menerima bantuan Dana Bos tersebut biasanya di berikan oleh pihak kementrian pendidikan dan kebudayaan,karna maraknya korupsi dana Bos pemerintah mengubah skema penyaluranya tersebut.


Skema penyaluran dari pemerintah pusat sangat terperinci sekali dan penyalurannya langsung ke sekolah yang sudah terdata By name, by address, serta by school account nya.

"Kami sudah transfer by name, by address, by school account, itu lebih dari Rp53 triliun secara lansgung. Tapi government issue itu kreativitasnya tinggi," ujar Sri Mulyani, Kamis (30/1).

Skema yang sudah dibuat dengan teliti nyatanya masih bisa di Akali oleh oknum Pemda dengan cara mengancam kepala sekolah.dengan begitu dana Bos bisa dipotong sedemikian ahlinya dengan alibi sarana perbaikan fasilitas sekolah dan kebutuhan lainnya,ungkap mengejutkan mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

"Saat kami direct transfer kan tidak bisa dipotong, tapi kepala sekolahnya dipanggil (oleh pemda), 'Lo kalau mau jadi kepsek harus setor ke gue', setelah itu ditransfer jadi diambil juga. Jadi korupsi ada di mana-mana," katanya.

Modus Kejadian hal seperti ini juga pernah diketahui oleh Yenny Wahid selaku Direktur Wahid Institute,yang baru saja dinobatkan sebagai menjadi Komisaris PT Garuda Indonesia pernah menemui kasus korupsi dana bos dengan cara tersebut.

Menurut Yenny Wahid menambahkan oknum korupsi dana bos dilakukan langsung oleh Bupati daerah.

"Ada seorang bupati, ya saya tidak perlu sebut daerahnya. Dia bilang uang ini uang laki-laki jadi harus disunat, jadi ini persoalan jenis kelamin," candanya.

Dana pendidikan di kucurkan oleh pemerintah sebesar Rp.505,8 triliun pada APBN 2020. Itu setara dengan jumlah belanja negara yaitu 20 persen yang mencapai 2.528,8 triliun untuk tahun ini.

Dana pendidikan yang sebelum nya mencapai total rp.49,84 triliun ada peningkatan 8,96 persen tahun ini Untuk Alokasi dana BOS sekarang dengan total Rp.54,31 triliun.