Jakarta, comunitynews.com— Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) nyatanya sampai kini belum pernah memakai verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers jadi salah satunya fundamen kontrol keuangan pemda. Pengakuan itu dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi, dalam info persnya, Rabu (27/11) di Jakarta. Menurut Mandagi, kontrak kerja sama di antara Pemerintah Wilayah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers sampai kini digembar-gemborkan faksi Dewan Pers jika hal tersebut akan jadi penemuan kontrol keuangan. “Ternyata semuanya bohong semata dan artinya Dewan Pers sudah lakukan pembohongan publik,” tandas Mandagi yang memegang Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019. Mandagi menerangkan isi surat BPK RI pada SPRI, disebut jika faksi BPK RI masih meneliti dengan internal tentang kontrak kerja sama di antara pemda dengan perusahaan Pers yang belum diverifikasi Dewan Pe
Mandagi : Dewan Pers Sudah Lakukan Pembohongan Publik Ini Akan Jadi Temuan Kontrol Keuangan Pemda
1:04 AM
0
Comments
Jakarta, comunitynews.com— Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) nyatanya sampai kini belum pernah memakai verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers jadi salah satunya fundamen kontrol keuangan pemda. Pengakuan itu dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi, dalam info persnya, Rabu (27/11) di Jakarta. Menurut Mandagi, kontrak kerja sama di antara Pemerintah Wilayah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers sampai kini digembar-gemborkan faksi Dewan Pers jika hal tersebut akan jadi penemuan kontrol keuangan. “Ternyata semuanya bohong semata dan artinya Dewan Pers sudah lakukan pembohongan publik,” tandas Mandagi yang memegang Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019. Mandagi menerangkan isi surat BPK RI pada SPRI, disebut jika faksi BPK RI masih meneliti dengan internal tentang kontrak kerja sama di antara pemda dengan perusahaan Pers yang belum diverifikasi Dewan Pe