Lampung, 27-11-2019 Comunitynews.com - LAMPUNG - Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dengan sah melantik FPII pengurus serta anggota FPII Setwil Lampung serta 10 (sepuluh) Korwil FPII se - Propinsi Lampung, berada di gedung serba Guna LPMP, Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Rabu (27/11/19). Dalam sambutannya Ketua Presidium FPII, Kasihhati menjelaskan, awal berdirinya FPII merupakan langkah yang diambil oleh Pendiri FPII sebab lihat beberapa waktu akhir-akhir ini kapasitas Dewan Pers telah keluar dari UU Pers No.40 tahun 1999. "Salah satunya berkaitan kriminalisasi Pers yang diterima baik oleh Media atau Wartawan efek dari kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yang kami nilai telah jauh dari Tupoksi Dewan Pers tersebut," papar Bunda Kasihhati, panggilan akrabnya. Oleh karenanya, Kasihhati memandang, sekarang Dewan Pers beralih peranan jadi hakim serta mengkangkangi Instansi sah Pemerintah dalam soal ini Kementerian Hukum dan HA
Kasihhati : Uji Kompetisi Wartawan Penting Tapi UKW Yang Dikeluarkan Dewan Pers Tidak Berasal Dari BNSP
12:59 AM
0
Comments
Lampung, 27-11-2019 Comunitynews.com - LAMPUNG - Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dengan sah melantik FPII pengurus serta anggota FPII Setwil Lampung serta 10 (sepuluh) Korwil FPII se - Propinsi Lampung, berada di gedung serba Guna LPMP, Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Rabu (27/11/19). Dalam sambutannya Ketua Presidium FPII, Kasihhati menjelaskan, awal berdirinya FPII merupakan langkah yang diambil oleh Pendiri FPII sebab lihat beberapa waktu akhir-akhir ini kapasitas Dewan Pers telah keluar dari UU Pers No.40 tahun 1999. "Salah satunya berkaitan kriminalisasi Pers yang diterima baik oleh Media atau Wartawan efek dari kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yang kami nilai telah jauh dari Tupoksi Dewan Pers tersebut," papar Bunda Kasihhati, panggilan akrabnya. Oleh karenanya, Kasihhati memandang, sekarang Dewan Pers beralih peranan jadi hakim serta mengkangkangi Instansi sah Pemerintah dalam soal ini Kementerian Hukum dan HA