comunitynews
Comunitynews.com - Jakarta,di lansir dari Cakra Bhayangkara News - Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar opini(RDP) di antara Wakil gubernur Abdul Fattah dengan anggota komisi II DPRD Kabupaten Bangka Belitung, tersangkut penertiban tambang ilegal di Sijuk, yang diadakan di Ruangan Rapat Kantor DPRD, Jl. Perkantoran Gubernur No. 31, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, beberapa waktu lalu.
Ini disikapi serius oleh anggota DPD dapil propinsi Babel Alexander Fransiscus, yang dengan tegas mendukung apa yang telah jadi ketetapan dalam RDP itu.
Pada Wartawan di Jakarta, Jumat, 08 /11-2019, Alexander Fransiscus menerangkan jika masalah tersangkut penertiban penambangan ilegal di Sijuk diduga terdapatnya permainan Pelaku TNI-Polri sebab dari tempat penambangan peluang untuk warga lakukan kegiatan dari sana tidak sangat mungkin sebab tempat penambangan itu adalah lokasi rimba lindung yang betul-betul dilindungi oleh Pemerintah.
Lanjut Alex, menanggapi permasalahan ini dianya jadi wakil rakyat di DPD Babel selalu mendukung upaya-upaya yang dikerjakan oleh anggota DPRD Babel.
Alex mengatakan dengan tegas jika permasalahan ini yang disangka menyertakan Pelaku TNI-Polri akan selekasnya diadukan ke kapolri & panglima TNI.
" Kita pantas menyangka jika tentu ada pelaku anggota TNI-Polri yang turut bermain di dalamnya sebab, mustahil warga berani menambang di lokasi rimba lindung, kan rimba lindung itu satu lokasi yang di jagalah dengan Undang - undang," Katanya.
Adanya terlibat Pelaku anggota TNI-Polri itu akan membuat penegakan hukum dibabel berasa tidak berpihak pada kebutuhan warga.
Semua elemen warga harus menjaga penegakan hukum masalah penertiban tambang ilegal di lokasi rimba lindung itu.
" Hukum harus ditegakkan," tegas Alexander Fransiscus.
Selain itu, kata Alexander jika pelaku TNI-Polri yang lakukan perlindungan pada beberapa penambang di lokasi rimba lindung sesuatu pelanggaran kaidah.
Serta jika ada petinggi yang bermain kong kalikong dengan entrepreneur, harus selekasnya tangkap jadi sisi dari pelanggaran kaidah atau Penyalah pakai wewenang, harus selekasnya diamankan serta di tumpas sampai keakar-akarnya.
"Hukum harus menjadi panglima dalam penegakan nya" Kami akan menyurati ketua DPR RI untuk selekasnya membuat Pansus tentang persoalan tambang ilegal yang berada di propinsi Babel, tegas Alexander.
Ini menunjukkan ada kerusuhan pada masalah penambangan di propinsi Babel, hingga kami mengharap supaya Gubenur selekasnya menindaklanjuti persoalan ini hingga bisa memberi pelajaran penegakan hukum pada warga.
Serta pada rekan- rekanan penegak hukum dari Sat. Pol. PP yang disebut Garda Paling depan Undang-Undang sekaligus juga jadi pengawasan serta penegakan PERDA akan memperoleh rasa keadilan dalam lakukan pekerjaan yang telah diamanahkan.
Kita selalu ikuti dinamika serta proses pengerjaan serta penegakan hukum.
Ini bisa menjadi perhatian serius oleh kami anggota DPD di sini, dan kami minta padaGubernur serta DPRD dan aparat penegak hukum di Babel untuk selekasnya mengakhiri persoalan tambang ilegal itu," papar Alex.
Akhiri interviu ya Alexander memberikan tambahan jika masalah penertiban tambang ilegal jadi atensi DPD RI.
